Kopenhagen, MISTAR.ID
Di pasar tenaga kerja Denmark, upah dan jam kerja terutama diatur oleh kesepakatan bersama antara kelompok pekerja dan majikan yang sangat terorganisir tanpa campur tangan negara.
Namun, pemerintah, yang memegang mayoritas di parlemen, mengatakan pihaknya bermaksud untuk mendorong RUU tersebut terlepas dari penentangan apapun.
Merespon hal itu, ribuan orang berkumpul di Kopenhagen Denmark, Minggu (5/2/23), untuk memprotes RUU yang diajukan oleh pemerintah yang membatalkan hari libur umum guna membantu membiayai peningkatan pengeluaran pertahanan.
Baca Juga:Tuntut Hak Pengusaha dan Pekerja Lokal, Puluhan Warga Demo PLTMH PT SKB di Sipoltong Dairi
Dilansir Reuters, demonstrasi itu diorganisir oleh serikat pekerja terbesar di negara Nordik itu yang menentang penghapusan Hari Doa Agung, hari raya umat Kristen yang jatuh pada Jumat keempat setelah Paskah dan dimulai sejak 1686.
Serikat pekerja yang mengorganisir protes memperkirakan setidaknya 50.000 orang ambil bagian, yang akan menjadikannya demonstrasi terbesar di Denmark dalam lebih dari satu dekade, meskipun polisi setempat tidak memberikan perkiraan massa seperti itu.
Penghapusan liburan diusulkan pada Desember untuk membantu meningkatkan pendapatan pajak untuk pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi setelah perang Ukraina.
Baca Juga:Ratusan Karyawan PTPN2 Demo PN Lubuk Pakam
Hal itu merupakan bagian dari program reformasi menyeluruh pemerintah yang baru dibentuk yang bertujuan mengatasi tantangan terhadap model kesejahteraan negara.
Pemerintah telah mengusulkan percepatan 3 tahun ke 2030 untuk memenuhi target belanja pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB.
Dikatakan sebagian besar tambahan 4,5 miliar krona Denmark (US$ 654 juta) yang dibutuhkan untuk memenuhi target dapat ditutupi oleh pendapatan pajak yang lebih tinggi yang diantisipasi dari penghapusan liburan.
Baca Juga:Demo Ribuan Warga Spanyol Protes Perdana Menteri
Namun, serikat pekerja, anggota parlemen oposisi, dan ekonom mempertanyakan efek dari proposal tersebut. Beberapa ekonom mengatakan itu tidak mungkin memiliki efek jangka panjang, karena pekerja akan menemukan cara lain untuk menyesuaikan jam kerja mereka.\
“Biasanya hal-hal ini dibahas dengan rakyat pekerja, dan sekarang model ini akan ditolak. Kami memprotes semoga mereka mendengarkan,” kata tukang ledeng Stig De Blanck yang berdemonstrasi di depan parlemen.
Adapun, menurut data OECD, orang Denmark bekerja lebih sedikit daripada kebanyakan negara di Eropa.(cnbc/hm10)
