Medan, MISTAR.ID
Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Imanuel Ginting divonis hakim satu tahun penjara.
Hakim Ketua Rina Lestari dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dari kegiatan Bumdesa pada periode 2017-2021.
“Menjatuhkan terdakwa Imanuel Ginting dengan pidana satu tahun penjara,” kata Hakim Rina Lestari dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (1/12/22).
Terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa, sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:Hari Anti Korupsi Sedunia, Franc Tumanggor: Wujudkan Pelayanan Tanpa Suap di Pakpak Bharat
Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) Rp45 juta, dengan ketentuan, jika tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan.
Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 1 tahun 3 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan penjara. Kemudian, membayar uang pengganti Rp45 juta subsider 8 bulan penjara.
Sementara, dalam berkas terpisah dengan kasus yang sama terdakwa Avit Supriadi, divonis 1 tahun 10 bulan penjara oleh Hakim Ketua Sarma Siregar.
Kemudian, terdakwa dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar UP Rp258 juta subsider 1,5 tahun penjara.
Baca Juga:Perkara Korupsi Jalan Lingkar Tanjungbalai, Terdakwa Divonis 4 Tahun di Sidang In Absentia
Sebelumnya, terdakwa dituntut dua tahun denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar UP sebesar Rp258.717.095,66 subsider 1 tahun penjara.
Kasus ini bermula pada tahun 2017, terdakwa bersama Avit Supriadi selaku pelaksana pakerjaan pembangunan Taman Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019.
Dalam kegiatan itu, para terdakwa membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
Baca Juga:Kapolda Sumut Minta Pelayanan Publik Bebas dari Korupsi
Namun ternyata, terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tidak pernah membuat laporan keuangan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan BUMDesa kepada masyarakat desa, melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
Pada rentang tahun 2017-2018, BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu memperoleh dana penyertaan modal dari Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah sebesar Rp1.081.205.850.
Kemudian, dana penyertaan modal kepada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 sebesar Rp666.435.350. Tahun 2018, Rp414.770.500.
Penyertaan modal terhadap BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ditransfer ke rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan 5 tahapan.
Namun, di kemudian hari ternyata, laporan kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa.(iskandar/hm10)
