Medan, MISTAR.ID
Temuan tumpukan minyak goreng mencapai 1,1 juta kilogram di sebuah gudang di Kabupaten Deli Serdang bikin heboh. Jumlah besar itu, dinilai mampu memenuhi kebutuhan 6 hingga 10 persen konsumsi minyak goreng di Sumatera Utara.
“Kalau kita hitung angka 1,1 juta kilogram itu, perbulannya 6-10 persen untuk (memenuhi) kebutuhan kita,” sebut Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumut, Naslindo Sirait kepada wartawan di Kota Medan, Sabtu (19/2/22).
Naslindo mengungkapkan, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumut turun ke gudang penyimpanan minyak goreng tersebut, di Jalan Industri, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 18 Februari 2022. Berawal dari stok minyak goreng di pasar tradisional dan ritel modern di Kota Medan yang kosong beberapa hari ini. Akibatnya, harga melonjak tajam.
Baca Juga:KPPU: Usut Temuan Jutaan Kilogram Minyak Goreng di Gudang Deli Serdang
“Dan kita lihat memang ada kekosongan dan beberapa waktu ini ada kelangkaan di pasar di Kota Medan. Maka kita kemarin berjalan mulai dari daerah Deli Serdang, mulai dari Tanjung Morawa. Faktanya di satu lokasi itu kita menemukan minyak goreng yang berjumlah sangat banyak sekitar 1,1 juta kilogram,” jelas Naslindo.
Di gudang tersebut, Naslindo mengatakan sempat berbincang dengan manajemen perusahaan minyak goreng itu. Bertanya kenapa minyak goreng dengan jumlah besar ini tidak disalurkan ke pasaran.
“Jadi, saat kita tanyakan kenapa tidak diedarkan dan tertahan di sana (gudang), mereka jawab takut rugi, karena harga HET sekarang. Padahal itu sudah ada mekanismenya dan mereka bisa klaim harga kerugiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya menahan. Karena mereka berpikir secara manajemen bahwa mereka rugi,” sebut Naslindo.
Baca Juga:Penimbunan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng di Deli Serdang, Pengusaha: Itu Distributor
Naslindo mengatakan pihak manajemen perusahaan minyak tersebut, tidak mau rugi dengan harga minyak goreng premium dengan HET Rp14 ribu per liter. Sedangkan, harga produksi di atas harga jual tersebut. Alasan itu, membuat pihak manajemen tidak menyalurkan minyak goreng tersebut. “Tapi, pemerintah punya mekanisme dan dipastikan baik itu produsen maupun distributor pedagang harus memastikan barang ini di pasar,” kata Naslindo.
Naslindo mengungkapkan operasional manajemen minyak goreng tersebut di Jakarta. Dia minta dihubungi dengan pihak manajemen tersebut untuk mengetahui persis alasan mereka tidak menyalurkan minyak goreng tersebut. “Saya tanya dan tegaskan lagi. Itu siapa yg membuat kebijakan mereka jawab manajemen. Lalu manajemennya dari Jakarta. Kalau itu kita minta tunjukkan faks atau surat. Bahwa saya minta telepon pimpinannya bisa dihubungkan,” ucap Naslindo.
“Dan setelah itu, mereka menjawab bahwa mereka mendapat kesulitan dan rugi dengan harga sekarang. Apalagi mereka membeli bahan baku lebih mahal. Tapi saya bilang tetap tidak bisa, begitu karena ini sudah mekanisme. Saya minta hari ini mulai menyalurkan di titik distributor,” jelas Naslindo.
Baca Juga:Polda Sumut: Dugaan Penimbunan 1,1 Kg Minyak Goreng dari 3 Gudang di Deli Serdang
Untuk proses selanjutnya, Naslindo mengatakan ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Karena, pihak kepolisian merupakan bagian dari Satgas Pangan Sumut.
Tim satgas pangan itu ketuanya dari Polda Sumut. Tentunya, kalau masalah hukum itu diusut dan didalami. Kalau itu ada tindak pidananya tentu harus segera dituntaskan,” kata Naslindo.
Sidak dilakukan tim Satgas Pangan Sumut. Naslindo mengatakan pihaknya memiliki konsentrasi untuk mencari informasi dan data apa penyebab kelangkahan minyak goreng di tengah masyarakat dan harganya melonjak tajam. “Karena minyak goreng akan berimbas sangat luas, terutama akan terjadi inflasi. Orang akan sulit mendapatkan minyak goreng dan bisa jadi akan semakin mahal. Misalnya karena semakin banyak permainan di sana,” kata Naslindo.
Baca Juga:Gawat! Ada Dugaan Penimbunan 1,1 Juta Kilogram Minyak Goreng di Gudang Deli Serdang
Naslindo mengungkapkan kondisi stok minyak goreng kosong dan harganya mahal dampak memicu inflasi di Sumut ini. Sedangkan, ekonomi di provinsi ini beranjak pulih dari imbas pandemi Covid-19. “Terjadi inflasi ini, tentunya akan membuat situasi ekonomi kita yang sekarang ini sudah dalam kondisi pulih akan menjadi buruk. Makanya kita berharap pada semua pedagang, distributor dan produsen, taati saja aturan peraturan Menteri Perdagangan bahwa soal satu harga (harga tunggal itu) harus dilakukan,” pungkasnya.(anita/hm15)
