Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah tengah menyiapkan aturan perpajakan internasional agar bisa menarik pajak dari perusahaan digital dunia yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Fecebook, hingga Twitter.
Aturan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengacu pada lembaga OECD dan merupakan pelaksanaan pilar I dan II paket pajak internasional.
Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan pilar I masih dalam tahap pembahasan dan sedang dalam titik kritikal untuk diputuskan.
Baca juga:Celoteh Penarik Becak Dapat Bantuan dari Jokowi, Setelah Menunggu 4 Jam di Pajak Halat
“Pilar satu kita menunggu penandatanganan multilateral convention-nya yang direncanakan seharusnya Juli 2023. Kalau itu sudah ditandatangani dan Indonesia menjadi salah satu yang menandatangani itu, kita akan mulai menyusun aturan-aturan pelaksananya,” katanya dalam webinar MUC Consulting, dikutip dari detikcom, Kamis (16/2/23).
“Mudah-mudahan bisa di 2024, tapi mungkin lebih realistis kita akan sampai pertengahan 2024 sampai akhir 2024,” imbuhnya.
Sembari menunggu pilar I selesai, DJP akan menerapkan pilar II terlebih dahulu karena OECD telah menerbitkan panduan teknis, sehingga tinggal menunggu terbitnya kerangka kerja implementasinya.
Baca juga:Siap-siap Kena Sanksi Pajak Jika Tak Lapor SPT Bertahun-tahun
“Kami tinggal menunggu implementation framework-nya, sudah selesai tapi belum diterbitkan, itu yang jadi basis kita. Kami harapkan kalau kondisinya lancar, kita akan mulai menerapkan di 2024,” jelasnya. (cnn/hm06)
