Jakarta, MISTAR.ID
Menteri BUMN Erick Thohir setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp44 triliun untuk mendukung upaya pemerintah menguasai cadangan pangan. Dana itu nantinya bakal digunakan Perum Bulog sebagai stabilisator dan holding BUMN pangan, PT RNI (Persero).
Di mana, Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) memerintahkan penyelenggaraan CPP yang terdiri dari 11 bahan pangan.
Yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Meski disebutkan, jumlah tersebut bisa saja bertambah.
Baca Juga:Stabilkan Harga, Bulog Sumut Sudah Salurkan 13.206 Ton Beras
“Kalau mau stok pangan seluruhnya, kurang lebih Bulog sebagai stabilisator perlu uang mungkin lebih Rp20 triliun, Rp24 triliun. Lalu RNI sebagai offtaker Rp16 triliun,” kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2/23).
“Tapi, ini bukan uang hilang. Ini pinjaman dengan bunga murah. Kita minta dukungan Komisi VI ke Komisi XI. Saya sudah bertemu dengan Gubernur BI, bahwa sudah ada keputusan ratas (rapat terbatas). Bagaimana BUMN bisa jadi offtaker, ada 2 yaitu Bulog sebagai stabilisator dan RNI sebagai offtaker sesuai market mechanism, jadi pasar,” tambah Erick.
Karena itu, dia berharap, dukungan bunga murah bisa terwujud untuk menopang upaya pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Seperti diketahui, usai menerbitkan Perpres No 125/2022, pemerintah pun telah menerbitkan 4 aturan baru soal cadangan dan stabilisasi harga pangan tahap pertama.
Yaitu, Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 12/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan No 13/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), Perbadan No 14/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP), dan Perbadan No 15/2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai, di Tingkat Konsumen.
“Pelaksanaannya akan fokus dijalankan oleh Bulog sesuai penugasan dari Bapanas, yang juga akan menentukan jumlah dan waktu pelaksanaan melalui rapat koordinasi. Dalam menjalankan tugas ini, Bulog dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan atau pelaku usaha lainnya,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.
Baca Juga:Bulog Gelar Pasar Pengendalian Harga di Tebing Tinggi
Sementara itu, Ercik menambahkan, komunikasi dengan Bank Indonesia termasuk dengan mengacu ketentuan kebijakan keuangan terus dilakukan, dengan begitu tetap sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.
“Kita minta support karena nggak mungkin sebagai offtaker dengan dana bank komersial. Saya sudah temui Gubernur BI dan bentuk PMO (Project Management Office), pak Tiko (Wakil Menteri BUMN II) Kartika Wirjoatmodjo dan pak Pahala (Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury) sebagai PMO-nya,” jelasnya.
“Tapi ini belum putus. Kita mengusulkan dana offtaker di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Kita tetap tanggung jawab, jadi bukan uang hilang,” pungkas Erick. (cnbc/hm12)
