Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa pemerintah Indonesia berhasil menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut, di tengah dinamika global saat ini.
Dalam rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Menkeu menuturkan, keberhasilan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah.
“Jadi tujuh kuartal berturut-turut saat dunia melemah signifikan, semua negara maju dan berkembangan mengalami revisi pertumbuhan ke bawah,” kata Sri Mulyani, Selasa (3/10/23).
Baca juga:Gerakkan Ekonomi Digital, Indonesia Butuh SDM Generasi Muda
Sri Mulyani mengungkapkan, salah satu peran pemerintah daerah adalah percepatan transaksi baik untuk penerimaan daerah dan belanjanya sudah melalui digital.
Terutama setelah digalakannya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD pada Maret 2021.
Dijelaskan, mekanisme transaksi digital di daerah itu tercapai atas implikasi diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang juga menyingkronkan kebijakan belanja dan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga:Pengamat Ekonomi Sinyalir Adanya Peran Mafia dalam Meroketnya Harga Gula
“Dan itu tujuan salah satunya adalah harmonisasi kan belanja pusat dan daerah dan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” tegasnya.
Sebagai informasi, berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 7 kuartal terakhir:
Kuartal II-2023 5,17%
Kuartal I-2023 5,03%
Kuartal IV-2022 5,01%
Kuartal III-2022 5,72%
Kuartal II-2022 5,44%
Kuartal I-2022 5,01%
Kuartal IV-2021 5,02%
(cnbc/hm17)
