Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wacana penghapusan zonasi sekolah mendapat respon dari Akademisi Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Hendra Simanjuntak, MPd. Hendra yang juga menjabat Wakil Rektor II ini menyebut sistem itu sudah seharusnya dicabut.
Hendra menyebut latar belakang dibuatnya zonasi untuk pemerataan. Namun berbicara Kota Pematangsiantar, lanjut dia, masih belum cocok diterapkan.
Di Kota Pematangsiantar tidak semua kecamatan memiliki SMA Negeri. Dari delapan kecamatan yang ada, tidak terdapat sekolah lanjut di Kecamatan Simarimbun dari total enam SMA Negeri. Hal itu tentu merugikan masyarakat di wilayah itu.
“Karena memang sistem zonasi ini semua dibatasi dengan jarak,” kata Hendra, Sabtu (21/12/24).
Baca juga:Â Anggota DPRD Siantar Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Wacana Penghapusan Zonasi Sekolah
Hendra menyebut, dibangunnya sekolah di setiap wilayah tidak dengan pertimbangan radius. Sehingga bagi dia, sistem zonasi dibuat sangat erat dengan politis.
Dilanjutkan dia, sebuah kebijakan memang diambil dari muatan politis. Namun sekolah, kata dia, rohnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pemerintah seharusnya menciptakan bagaimana sekolah tersebut memiliki keunggulan.
“Sehingga semua sekolah itu berlomba-lomba untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Agar anak-anak juga memiliki karakter pesaing,” ujarnya.
Baca juga:Â PPDB Zonasi dengan Sistem Baru Berpeluang Diterapkan Tahun Depan
Terlebih lagi, saat ini kebijakan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hendra lantas mempertanyakan, bagaimana provinsi dapat mengetahui pemetaan di tingkat kota/kabupaten.
Bagi Wakil Rektor II Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar ini, jika kebijakan itu tidak membuat kesejahteraan dan bahkan membuka peluang adanya kejahatan, sudah seharusnya sistem zonasi dicabut.
Dilanjutkan dia, agar pendidikan di Kota Pematangsiantar lebih baik, sudah seharusnya sekolah itu menunjukkan kredibilitas masing-masing dan menciptakan citra masing-masing. (gideon/hm25)
