Belanja Pegawai di Siantar Sangat Tinggi, Ini Kata Anggota DPRD

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 yang digelar secara virtual, Selasa (4/5/21), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan porsi belanja pegawai di APBD Kota Pematangsiantar masih sangat tinggi, mencapai 53,9 persen.

Membengkaknya belanja pegawai itu tidak ditampik salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pematangsiantar Daud Simanjuntak, yang menilai bahwa penyebab terjadinya hal itu dikarenakan penyusunan APBD Kota Pematangsiantar masih lebih berbasis Pagu Indikatif.

“Yang kita lihat penyusunan APBD di tingkat eksekutif itu, kalau kita telisik secara jujur, dia lebih berbasis pagu indikatif, bukan program,” ujar politisi Partai Golkar itu saat dimintai tanggapan mengenai penyebab besarnya belanja pegawai yang dibiayai oleh APBD Kota Pematangsiantar.

Baca Juga:APBD Siantar Tahun 2022 Diproyeksi Lebih Rendah dari APBD 2021

“Seharusnya indikatif programnya duluan. Mana skala prioritas program itu, baru bercerita pagu anggarannya, jangan terbalik. Inilah salah satu biang kerok permasalahannya. Harusnya tentukan dulu skala prioritas, lalu buat programnya, baru bercerita anggaran,” tegasnya.

Saat ditanya apakah permasalah yang dimaksudnya tersebut pernah dikritisi DPRD pada saat pembahasan APBD bersama dengan pihak pemerintah kota (Pemko), Daud bilang sudah pernah dikritik.

Baca Juga:Pendapatan di R-APBD Siantar TA 2021 Turun Rp220 Miliar

“Ada, ada kita kritisi itu. Ini juga nanti di dalam LKPj, itu akan kita kritisi lagi,” tandasnya. Hal itu juga tidak ditampik salah seorang anggota Banggar DPRD Kota Pematangsiantar lainnya yaitu Astronout Nainggolan.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, porsi belanja itu membengkak karena banyaknya jumlah pegawai, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai honorer.

“Sudah terus kita kritisi itu, jumlah pegawai ASN dan pegawai honorernya terlalu banyak. Tahun lalu sudah saya temukan, dinas perhubungan mengaku kelebihan pegawai (sebanyak) 30 persen, saya usulkan waktu itu supaya dipangkas. Di rapat Banggar juga sudah saya suarakan itu, tapi tidak ada eksekusinya,” tutur Astronout.(ferry/hm10)