Jakarta, MISTAR.ID
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan akan mendukung program strategis Presiden.
Kenaikan PPN tersebut akan diarahkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ujarnya.
“Program tersebut meliputi penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di berbagai daerah, serta pemeriksaan penyakit menular seperti tuberkulosis,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/12/24).
Baca juga:Tolak PPN 12 Persen, Mahasiswa Siap Demo 1 Januari
Program strategis pemerintah lainnya meliputi renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terpadu, dan pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa, tambah Abdullah.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, terutama bagi rumah tangga kelas bawah dan menengah.
Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial yang inklusif, yang tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga keluarga dalam kelompok rentan atau hampir miskin.
Program perlindungan sosial harus dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, tambahnya.
Baca juga:Tolak Kenaikkan PPN, MKD DPR Bakal Panggil Rieke
Abdullah juga menyoroti pentingnya pemberian subsidi bagi layanan transportasi umum di wilayah perkotaan.
Selain itu, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, misalnya untuk rumah kecil dan rumah susun.
“Subsidi bahan bakar, gas minyak cair (LPG), dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas agar mencakup rumah tangga kelas menengah,” katanya.
Ia menambahkan, pengemudi ojek daring juga perlu mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
“Jika memungkinkan, subsidi perlu diperluas untuk mencakup kelompok kelas menengah ke bawah,” jelasnya. (atn/hm17)
