Medan, MISTAR.ID
Merasa tidak memiliki jaminan baik ketenagakerjaan maupun kesehatan saat bekerja, komunitas pengemudi ojek online (ojol) yang mengatasnamakan Serikat Pengemudi Daring (Speed) audiensi ke DPRD Kota Medan.
Saat audiensi, Speed meminta agar Pemko Medan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, memberikan jaminan kesejahteraan serta legalitas hukum mereka sebagai ojek online.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon saat dikonfirmasi Mistar mengatakan apa yang menjadi permintaan komunitas ojol tersebut sudah masuk dalam wacana pihaknya. Saat ini, pihaknya masih melakukan validasi seluruh data pekerja rentan yang ada di Kota Medan.
Baca juga : Minta Hak Setara Tenaga Kerja, Pengemudi Ojol Datangi DPRD Medan
“Memang sudah kita wacanakan, bahkan di P-APBD kemarin sudah kita alokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk mengcover ketenagakerjaan pekerja rentan. Jadi ini masih terus kita validasi datanya,” ucap Illyan, Selasa (5/11/24).
Dijelaskannya, adapun pengcoveran ketenagakerjaan tidak hanya diberikan kepada pengemudi ojol, melainkan pekerja rentan, termasuk penarik becak bermotor (betor), pembantu rumah tangga (prt) dan supir angkutan kota (angkot).
“Kemungkinan realisasinya paling lama di bulan Januari 2025. Ini masih terus berjalan. Ini pasti kita kebut, karena anggarannya juga sudah ada,” jelasnya.
Soal berapa banyak pekerja rentan yang akan dicover Pemko Medan, Illyan mengaku akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
