Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan komitmennya terhadap amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi praktik seremonial pelayanan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang kabinet tahap pertama, kami sepakat untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/24).
Menurut Mendes, para pejabat harus mengerahkan jajarannya untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Baca juga:Menteri Desa: Tidak Ada Desa Fiktif
“Ketika kita duduk di sini, di ruangan ber-AC, makan enak, kita tidak memikirkan kesulitan rakyat kita. Kita harus bertanggung jawab atas itu,” kata Susanto.
Ia kemudian mengajak semua pihak terkait untuk mengubah “air mata kemiskinan” menjadi air mata kebahagiaan di setiap desa.
“Kita harus membawa kebahagiaan, bukan kesedihan, kepada masyarakat di desa-desa,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, kerja sama antarkementerian dan DPR RI juga menjadi kunci dalam pembangunan desa.
“Kerja sama antara pemerintah dan DPR adalah kuncinya. Kalau tidak ada kerja sama, akan sulit, terutama untuk desa,” katanya.
Baca juga:Kemendes PDTT Siapkan Aplikasi Pantau Kinerja Pendamping Desa
Ia menginformasikan bahwa 73 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan desa-desa tersebut, yang dapat membawa pembangunan nyata bagi negara ini.
“Hampir 73 persen masyarakat kita tinggal di desa. Kalau kita tidak mengurus desa, berarti kita tidak mengurus negara. Kita menggunakan tagline ‘Membangun Desa, Membangun Indonesia’. Desa adalah garda terdepan bagi Indonesia,” kata Susanto.
Menurut kementerian, jumlah desa mandiri di Indonesia telah meningkat sebesar 17.029 dari 174 pada tahun 2015 menjadi 17.203 per 7 Oktober 2024.
Status desa-desa lain juga telah membaik dalam 10 tahun terakhir. Jumlah desa maju saat ini tercatat sebanyak 23.063, naik dari 3.608 pada tahun 2015.(ant/hm17)
