Medan, MISTAR.ID
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024 deflasi Indonesia mencapai 0,12 persen. Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukan sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.
Berdasarkan data tersebut, Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap menilai deflasi ini membuat indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit.
“Tingginya angka pengangguran di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berada di angka 5,2 persen. Meskipun investasi selama lima tahun terakhir telah melampaui target, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja masih kurang signifikan,” ujarnya, Senin (28/10/24).
Baca juga: Sektor Pertanian Jadi Acuan Dalam Menyokong Pertumbuhan Ekonomi
Menurutnya dalam Kabinet Merah Putih ini tantangan pertama yang akan dihadapi oleh Presiden Prabowo adalah masalah fiskal (keluar masuknya uang) yang mendapat tekanan signifikan.
“Jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025 adalah problem fiskal utama. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan solusi yang inovatif,” lanjutnya.
Selain itu, potensi defisit APBN 2025 juga menjadi perhatian utama. Penerimaan negara diperkirakan terbatas, sementara belanja negara justru mengalami peningkatan yang signifikan.
Baca juga: Efektif Tekan Pengangguran, DPRD Harap Pemko Medan Rutin Gelar Job Fair
“Belanja APBN di tahun 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menambah beban utang negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, tantangan selanjutnya yakni kemiskinan yang diperburuk oleh pelemahan daya beli masyarakat. Sunarji mengatakan kondisi ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas.
“Pemerintah harus mendorong kebijakan yang pro-pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan,” tandasnya. (dinda/hm27)
