Medan, MISTAR.ID
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melaporkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) ke Propam serta Biro Wassidik Mabes Polri di Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik.
Kode etik yang diduga dilanggar, yaitu mengenai tidak ditahannya 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat tahun 2023.
Adapun kelima tersangka tersebut, yakni Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) berinisial SA, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berinisial ED, Kepala Seksi (Kasi) Kesiswaan SD Disdik berinisial AS, dan 2 Kepala SD inisial RN dan A.
Baca juga:Lima Tersangka Suap PPPK Langkat Tidak Ditahan, Guru Honorer Beri Cinderamata ke Kapolda Sumut
“LBH Medan menduga dan melaporkan adanya pelanggaran kode etik polri yang dilakukan Dirkrimsus dan Kapolda Sumut berupa tak menahan 5 pejabat Langkat yang menjadi tersangka,” sebut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, kepada mistar.id dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Kamis (24/10/24).
Selain itu, lanjut Irvan, dugaan pelanggaran kode etik Dirkrimsus dan Kapolda Sumut lainnya ialah tidak segera dikirimkannya 2 tersangka Kepala SD berinisial RN dan A, beserta barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.
“Tak hanya itu, Polda Sumut juga diduga telah melanggar kode etik dalam hal tidak profesional, prosedural, dan proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI,” lanjutnya.
Baca juga:5 Tersangka Kasus PPPK Langkat Tak Ditahan, Polda Sumut Permalukan Polri
Kemudian, Polda Sumut pun diduga melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan, lantaran 2 tersangka Kepala SD yang berkas perkaranya sudah lengkap (P-21) pada tanggal 4 September 2024, akan tetapi tidak kunjung dilimpahkan ke Kejati Sumut. (deddy/hm16)
