Medan, MISTAR.ID
Usai terbitnya Surat Keputusan (SK) Standar Pendayagunaan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyebut upah Guru Tidak Tetap (GTT) diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
GTT sendiri merupakan istilah guru yang bukan berstatus sebagai PNS. Diketahui pula per tanggal 30 September 2024 lalu, Kepala Disdik Sumut mengeluarkan SK Nomor 420/8792/SubbgaUmum/IX/2024 yang mengatur mengenai tenaga non PNS termasuk guru.
Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdik Sumut, M Basir Hasibuan mengatakan, upah GTT akan diambil dari APBD. Sementara Guru Honor Sekolah (GHS) dapat diambil upahnya dari dana BOS.
“Kalau upah GTT dari APBD, sedangkan honor sekolah (upahnya) dari dana bos atau SPP,” ujarnya, Jumat (18/10/24).
Adapun GHS merupakan guru yang diangkat melalui SK Kepala Sekolah terkait, sedangkan GTT ialah guru yang diangkat melalui SK Wali Kota, Bupati maupun Gubernur.
Baca Juga : Pendaftar PPPK Guru Sudah Mencapai 167 Ribu
Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan Tenaga Administrasi seperti Tata Usaha dan Operator bakal diberdayakan dibawah Disdik Sumut, Basir mengatakan tidak ada formasi untuk posisi tersebut sesuai dengan SK yang dikeluarkan.
Basir pun membenarkan belum adanya anggaran tambahan upah untuk posisi tersebut dan membenarkan upah Tenaga Administrasi saat ini masih ditanggung oleh sekolah masing-masing.
“Tidak ada formasi (posisi itu). Saat ini belum (ada anggaran tambahan),” tuturnya.
Kemudian, Basir juga membantah terkait SK Pendayagunaan Tenaga Non PNS tersebut membuat sejumlah guru di sekolah berlomba melakukan pemberkasan agar menjadi tenaga di bawah naungan Disdik Sumut. Menurutnya hal tersebut merupakan guru yang ingin mengurus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Oh itu mau ikut PPPK,” ungkapnya.
