Jakarta, MISTAR.ID
Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto tidak berdampak banyak pada persiapan penyelenggaraan dan layanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.
Hal itu dipastikan pihak Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, pada Kamis (17/10/24).
“Mengenai siklus anggaran, sebetulnya terkait dengan perubahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu tidak berpengaruh banyak dalam proses penjadwalan haji,” tutur Hilman di Jakarta.
Ia menyebutkan, dari sisi anggaran penyelenggaraan ibadah haji mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca juga: Kemenag: Pelayanan Haji Bagi Jemaah Indonesia di Madinah Berjalan Lancar
Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan mengeluarkan anggaran dana yang akan dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama DPR RI.
Sekarang ini, lanjut Hilman, penganggaran untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terus dimatangkan, agar dapat diusulkan skema yang tepat demi menjaga keuangan haji.
Dan rencananya, kata Hilman, pada akhir tahun ini pembahasan keuangan haji akan mulai diproses. Apalagi kontrak-kontrak layanan baik di dalam maupun luar negeri harus bisa tuntas pada November sampai dengan Desember 2024.
“Kalau dari Saudinya, Oktober ini (persiapan kontrak-kontak kita sudah harus berjalan). Tentu harus clear, karena November kita memang harus kontrak-kontrak dan Desember harus diselesaikan,” tukasnya. (ant/hm27)
