Medan, MISTAR.ID
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didorong untuk mendampingi keluarga korban penembakan siswa SMP berinisial MAF di Serdang Bedagai (Sergai).
Dorongan tersebut sebagaimana disampaikan Staf Advokasi, Ady Yoga Kemit, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut).
“KontraS mendorong KPAI, Komnas HAM, dan LPSK untuk melakukan pemantauan (secara) ketat terhadap berjalannya proses hukum dalam kasus (pembunuhan) ini,” ucap Ady dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10/24).
Kata Ady, hal itu dimaksudkan untuk memastikan akses keadilan bagi keluarga korban. Selain itu, pihak keluarga korban sebagai pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan.
“Supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan kepada pihak keluarga korban, seperti intimidasi ataupun ancaman-ancaman lainnya yang berpotensi mereka dapatkan,” katanya.
Baca Juga : Diduga Terlibat Penembakan Siswa di Sergai, KontraS Desak Pomdam I/BB Tangkap Oknum TNI
Ady menegaskan, pada prinsipnya KontraS Sumut sangat menyayangkan masih adanya oknum TNI yang diduga kuat turut terlibat dalam perbuatan kejahatan sehingga tewasnya remaja malang ini.
“Lebih mirisnya lagi, ulah-ulah memalukan yang dapat merusak citra TNI tersebut justru cenderung dibiarkan dan terkesan mendapat perlindungan, terkhusus untuk wilayah Sumut. Fenomena demikian bukan sebuah hal baru,” cetusnya.
Untuk diketahui, MAF meninggal dunia secara mengenaskan setelah tembakan peluru menembus dada kirinya tepat di depan pintu masuk Pabrik Kelapa Sawit PT Adolina PTPN IV, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai.
Aksi penembakan yang terjadi pada Minggu (1/9/24) sekitar pukul 05.00 WIB lalu itu, hingga kini belum kunjung menemui titik terang dan keadilan bagi pihak keluarga korban.
Pasalnya, dari empat terduga pelaku dan dua diantaranya oknum TNI, masih dua orang yang berhasil ditangkap. Sedangkan dua terduga pelaku lainnya yang diduga oknum TNI dari kesatuan Kodim 0204/DS masih belum tersentuh hukum. (deddy/hm24)
