Jakarta, MISTAR.ID
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif untuk semua.
Salah satu langkah kunci dari PPKSP adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Sejak diluncurkan pada 8 Agustus 2023, lebih dari 404.956 satuan pendidikan (93,71 persen) telah membentuk TPPK.
Selain itu, pemerintah daerah juga aktif membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKSP, dengan 27 satgas provinsi (71,05 persen) dan 441 satgas kabupaten/kota (85,79 persen) yang telah terbentuk.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menekankan pentingnya langkah awal ini dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP memastikan respons cepat terhadap insiden kekerasan, menjadikan peran seluruh ekosistem pendidikan sangat penting.
Baca Juga : Kemendikbudristek Buat Aturan Baru Soal Gelar Profesor Kehormatan
Kepala Sekolah SMPN 1 Bintan, Sri Lestari, berbagi pengalaman positif mengenai keterlibatan siswa dalam kampanye PPKSP. Ia mencatat dampak besar dari komunikasi sebaya, yang mendorong keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait kekerasan.
Namun, pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP perlu didukung dengan penguatan kapasitas semua pihak yang terlibat. Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), modul pencegahan kekerasan telah diakses oleh sekitar 1 juta guru, memperkuat pembelajaran mandiri.
Sejak 2023, Kemendikbudristek juga melibatkan fasilitator dari berbagai latar belakang untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan organisasi perlindungan anak. Ini semua bertujuan untuk menciptakan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan, demi kesejahteraan dan keselamatan siswa. (mtr/hm24)
