Jakarta, MISTAR.ID
Guna memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membutuhkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun.
Tambahan itu diperlukan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan misi Prabowo yang akan mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan sebagai awalnya ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 – 5,9 persen.
Seperti disampaikan langsung oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, pada Rabu (9/10/24).
“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” katanya.
Baca juga: Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi
APBN 2025, kata Drajad, mematok target belanja negara Rp3.621,3 triliun. Namun pendapatan negara pada tahun depan akan lebih banyak dipergunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang.
Lebih lanjut Drajad memaparkan, dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp800,3 triliun, sementara bunga utang yang perlu dibayar sebesar Rp552,9 triliun.
Artinya, kata Drajad, sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN akan dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Nilai itu, lanjutnya, setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun.
“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak, digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Lalu, di mana ruang fiskalnya?” cecarnya setengah bertanya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Tingkat Pengangguran di Indonesia Capai 7,2 Juta Orang
Berangkat dari kondisi tersebut, Drajad berpendapat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi lebih tinggi.
BPN, lanjut Drajad, nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.
Drajad mengakui pembentukan BPN tidak serta merta mengerek pendapatan negara dalam waktu singkat. Namun, ia yakin BPN dapat menjadi pemicu akselerasi transformasi itu.
