Tapteng, MISTAR.ID
DPD KNPI Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) meminta Bawaslu Tapteng dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyikapi informasi tentang dugaan terhadap sejumlah Kepala Desa (Kades) yang intimidasi dan dimintai uang sebesar Rp100 juta untuk biaya pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati/ Wakil Bupati Tapteng dalam Pilkada tahun 2024.
Hal ini pasca Penjabat (Pj) Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta menonaktifkan HS sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapteng karena diduga terlibat mengumpulkan sejumlah Kades untuk kepentingan salah satu paslon Bupati 2024.
“Kepala desa dikumpul di salah satu gudang dan rumah milik paslon di Badiri. Mereka (kepala desa) diintimidasi dan diminta uang Rp100 juta per kepala desa,” kata Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung kepada Mistar.id, Selasa (8/10/24).
Baca juga : Bawaslu Tapteng: Paslon Bisa Didiskualifikasi Bila Terbukti Kerahkan Kades
Karena itu, Raju meminta Bawaslu agar segera jemput bola karena hal ini menyangkut dua persoalan yakni paslon dan perangkat pemerintahan.
“Kita minta Bawaslu dan Gakkumdu melakukan tindakan terhadap indikasi pelanggaran dan kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh Paslon mencoba intimidasi kepala desa,” ucapnya.
Selain itu, Raju juga meminta Bawaslu memeriksa enam Kades yang diduga melakukan pertemuan dengan salah satu calon wakil Bupati Tapteng di Badiri. Karena peran dari Bawaslu dan Gakkumdu sangat diharap dan mempengaruhi kualitas proses dan hasil Pilkada 2024.
Baca juga : Kades di Tapteng Melapor ke Pj Bupati, Ngaku Dimintai Uang-Dukung Paslon Tertentu
“Enam orang Kades tersebut yakni Kades Aek Horsik, Lubuk Ampolu, Sitardas, Kebun Pisang, Gunung Kelambu dan Pagaran Honas,” sebut Raju.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sibolga-Tapteng ini mengajak warga harus menjaga demokrasi dan proses Pilkada Tapteng agar tetap sehat, jujur, adil dan menghasilkan pemimpin tidak korup dan zalim. (syaiful/hm18)
