Pematangsiantar, MISTAR.ID
Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar berlomba-lomba memasang billboard yang memajang gambar, nama, nomor urut serta ajakan mencoblos di sepanjang Jalan Ahmad Yani – Jalan Sutomo. Padahal lokasi tersebut tidak masuk dalam zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
Billboard berukuran raksasa menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat yang berlintas di inti kota itu. Mereka disajikan dengan gambar wajah calon pemimpin yang dengan sengaja atau tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Ketua KPU Pematangsiantar, M Isman Hutabarat mengatakan selain tidak dipasang pada zona yang seharusnya, billboard dan videotron juga tidak termasuk dalam APK. “Melanggar atau tidak, kita serahkan ke Bawaslu Pematangsiantar,” kata Isman, Selasa (8/10/24).
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 405 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye APK yang diperbolehkan hanya, spanduk ukuran 1 m x 4 m, baliho ukuran 3 m x 2 m, umbul-umbul ukuran 3 m x 0,75 m.
Baca juga: Bawaslu Siantar Minta Timses Calon Kepala Daerah Tak Bagi-bagi Uang
Kemudian bahan kampanye berupa selebaran ukuran 8,25 cm x 21 cm, Brosur dengan ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm dan atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm, pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm serta poster ukuran 40 cm x 60 cm.
Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Ricky Fernando Hutapea mengatakan, dikatakan sebagai APK yang memuat visi-misi, citra diri dan nomor urut. Perihal billboard para calon kepala daerah itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan KPU.
“Jika terbukti melanggar Bawaslu akan menyampaikan saran perbaikan kepada pasangan calon,” kata Ricky pada kesempatan berbeda.
Ia melanjutkan, jika terdapat laporan dugaan kampanye, pihaknya bakal memproses. “Dan jika menjadi temuan akan dilakukan penelusuran dari proses itu pembuktiannya,” ucapnya. (gideon/hm25)
