Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki proses perizinan yang terlalu banyak aturan sampai 320 lebih.
Lantaran dianggap terlalu berbelit-belit proses perizinan tersebut dipangkasnya, dan sekarang hanya sekitar 200 aturan. Hal ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak.
“Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dari 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan,” jelas Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam yang dikutip dari Antara.
Bahlil juga menyoroti skema gross split dengan cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Diharapkan Tak Terkoreksi, Menteri ESDM: Berimbas ke APBN
“Terdapat 29 item dalam skema gross split yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Saya (menteri) yang baca saja susah. Apalagi pengusaha ya,” bebernya.
Untuk itu, Bahlil mengambil inisiatif untuk merampingkan kriteria dari 29 item menjadi hanya lima item. Ini diharapkan memberi keleluasaan bagi kontraktor dalam memilih jalur terbaik. Sehingga berdampak pada percepatan proses lifting Indonesia.
Begitupun, Bahlil menegaskan ia menerima adanya kritikan dan masukan, sebagai langkah untuk terus meningkatkan kebijakan di sektor energi.
“Potensi dalam negeri harus dioptimalkan, dengan harapan Indonesia bisa menekan impor minyak. Jadi, saya tidak anti terhadap kritikan atau masukan, saya kebetulan juga (mantan) pengusaha,” pungkasnya. (ant/hm25)
