Toba, MISTAR.ID
Bawaslu Toba telah meminta klarifikasi terhadap saksi dan terlapor dugaan pelanggaran Pilkada serta pelapor untuk memberikan klarifikasi di hadapan unsur Gakumdu terdiri dari, Bawaslu Toba, Kejari Toba Samosir dan Polres Toba, Senin (7/10/24).
Sebelumnya, tim kuasa hukum dan advokasi pemenangan Paslon Effendi-Murphy, Sahala Saragih telah melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada, Jumat (4/10/24). Ia meminta Bawaslu Toba mengusut tuntas dugaan pelanggaran Pilkada tersebut.
“Terkait laporan itu, hari ini telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Toba dengan meminta klarifikasi kepada kita. Laporan kita memuat adanya dugaan pelanggaran Pilkada dan hal itu sudah kita sampaikan ke Bawaslu Toba,” terang Sahala.
Dalam klarifikasi tersebut, ada 3 komisioner Bawaslu bersama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Mereka adalah bagian dari Sentra Gakkumdu.
Baca Juga : TNI-Polri dan ASN Tak Boleh Berpolitik Praktis di Pilkada Toba 2024
Sahala mengatakan, begitu mendapat informasi, mereka menyambangi lokasi pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya, ia menemukan peserta rapat dan bersedia memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran Pilkada tersebut.
“Yang pertama, informasi tersebut kita temukan dari masyarakat. Pertemuan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi, saya langsung menuju lokasi dan tiba pukul 15.00 WIB,” tuturnya.
Dia mengaku tidak menemui siapa pun di sana, lalu pihaknya mencari siapa saja yang tahu soal peserta rapat. Setelah dicari, dai berkomunikasi dengan seseorang berinisial RP. Ia menceritakan apa yang terjadi dalam rapat tersebut.
“Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut dibagi dengan sampul gambar Poltak Sitorus, petahana dan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada saat ini. Dalam bungkus kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut, selain foto ada juga jargon yang disampaikan Poltak Sitorus dalam kampanye, Pature Torus, Torus Pature,” sambungnya.
