Asahan, MISTAR.ID
Meskipun hanya 2 bulan menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Asahan hingga selesai Pilkada 27 November 2024, Basarin Yunus Tanjung, menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menampung segala aspirasi masyarakat di Kabupaten Asahan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke beberapa kecamatan pada, Kamis (3/10/24).
Dalam kunjungan ke Kecamatan Kisaran Timur, Basarin menyebutkan kunjungannya bertujuan untuk lebih mendekatkan dirinya dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung.
Basarin Yunus Tanjung menekankan pentingnya kunjungan kerja ini sebagai langkah awal untuk mengenali masyarakat Asahan lebih dekat, sekaligus mendengarkan berbagai keluh kesah yang mereka sampaikan.
“Saya ingin memahami apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, saya akan segera tindak lanjuti bersama Asisten dan Staf Ahli yang turut serta dalam kunjungan ini. Namun, jika permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, saya akan mengangkatnya ke tingkat provinsi untuk diselesaikan,” jelas Basarin.
Baca juga: Pjs Bupati Labura Ajak Lurah dan Kades Jaga Keamanan dan Kenyamanan Jelang Pilkada
Komitmen Basarin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa meskipun masa jabatannya sebagai Pjs Bupati Asahan hanya berlangsung selama dua bulan, ia tetap serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ia bertekad menjadikan aspirasi masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Basarin juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Ia berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung jalannya proses demokrasi dengan baik.
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang bagi Basarin untuk mengenal lebih dalam kondisi dan situasi di lapangan, sehingga program-program yang diusung dapat lebih tepat sasaran. Sebagai pemimpin sementara, Basarin Yunus Tanjung berupaya agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat bisa segera mendapatkan solusi, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. (perdana/hm20)
