Samosir, MISTAR.ID
Sebelumnya sudah dibentuk pengawas penerima bantuan pasca banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa waktu lalu.
Unsurnya terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat desa, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD).
Demikian dijelaskan Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir, F Agus Karo Karo, di ruang kerjanya didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Kristina Gultom, pada Rabu (25/9/24).
Baca juga:Warga Siparmahan Samosir Protes Nilai Bantuan Banjir Bandang dari Pemerintah
Menurut Agus, bantuan sosial (bansos) tersebut tujuannya pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak banjir bandang tahun 2023 lalu.
“Dana Rp5 juta per Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat itu memang ke rekening warga, untuk dibelikan barang sesuai kebutuhan masing-masing,” sebutnya.
Agus juga mengatakan, mengapa harus barang yang dibeli dengan nilai nominal Rp5 juta, karena sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Sosial (Kemensos). “Itu kan tujuannya pemulihan ekonomi,” papar dia.
“Uang bantuan dari Kemensos itu memang ke rekening warga penerima. Tapi Dinsos PMD Kabupaten Samosir harus memastikan supaya warga benar-benar membelanjakan barang sesuai kebutuhan mereka. Juga kebutuhan warga penerima itu tidak sama semua,” sambungnya.
Baca juga:Pemkab Samosir Terima Bantuan dari Balai Rehabilitasi Sosial
Mengenai penyedia barang yang ditunjuk adalah BUMDesta, Agus mengatakan, itu kebijakan pihak Dinsos PMD. Ini supaya gampang memastikan bahwa barang belanja masyarakat tidak palsu, dan mudah serta maksimal mengawasi.
Dikatakan Agus lagi, ada komitmen dan kesepakatan ke pihak BUMDesta, kalau ada barang yang palsu dan rusak diganti. Hal itu mereka tekankan ke pihak BUMDesta.
Mengenai harga yang dinilai warga menilai tidak sampai Rp5 juta, Agus menjawab bahwa sebelum barang diterima dari BUMDesta, melalui pemerintah desa (pemdes) sudah diberikan daftar harga.
“Hal yang wajarlah BUMDesta mendapat keuntungan, sebab tujuannya peningkatan ekonomi desa dan pendapatan desa,” kelakar Agus.
Baca juga:Warga Dairi Keluhkan Beras Bantuan Pemerintah Karena Menguning dan Bau
Mengenai pendataan penerima bansos itu, sebut Agus lagi, dilakukan oleh pemdes dan pihak Kemensos sudah 2 kali turun melakukan verifikasi ke desa.
Sebagaimana diketahui, pada bulan Desember 2023 lalu 3 desa di Kenegerian Sihotang yaitu, Desa Dolok Raja, Sampur Toba, dan Siparmahan dilanda banjir bandang.
Adapun jumlah penerima bansos akibat banjir bandang tersebut, menurut Kristina Gultom, di Desa Dolok Raja 77 KK, Sampur Toba 64 KK, dan Siparmahan 162 KK. Kristina mengatakan, data penerima bantuan itu dari pemdes masing-masing. Selanjutnya diusulkan ke Kemensos.
Menimpali penjelasan itu, Agus mengatakan, sangat miris mendengar ada berita bahwa warga protes dengan nilai barang yang diterima tidak sesuai nominal Rp5 juta.
