Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyesalkan tindakan pemerintah daerah yang menumpuk anggarannya di bank, termasuk dana dari pemerintah pusat. Sebab, belanja dalam mendukung perekonomian tidak berjalan dengan baik.
Belanja pemerintah daerah yang ditransfer (TKD) dari pusat, kata Sri Mulyani, sangat diperlukan dalam membantu masyarakat terutama ketika terjadi ketidakpastian.
“Nah sering dalam situasi ini, fiskal policy di pusat mencoba menstimulate, tapi karena sepertiga dari APBN transfer ke daerah, di daerah malah justru tidak spending,” ucapnya Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9/24).
Baca juga:Tekan Jumlah Napi, Karutan Medan Dorong APH dan Pemda Terapkan Pendekatan Keadilan Restoratif
Untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, kata Sri Mulyani lagi, kebijakan di pemerintah pusat harus sinkron dengan pemerintah daerah. Artinya, apabila APBN menjadi bantalan, maka APBD juga harus sejalan.
“Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi dan kabinet selama ini adalah jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu. Atau irigasi, pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak di situ atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu,” jelasnya.
Namun, dalam kondisi saat ini, pemda malah jadi penghalang dalam kebijakan fiskal yang ditempuh. Contohnya, saat pandemi covid-19, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, nyatanya dananya tidak disalurkan dan hanya diendapkan di bank.
Baca juga:Pemda Diminta Jokowi Siapkan Ruangan Bantuan Alkes Ke RSUD
“So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank. They don’t spend sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian,” terangnya.
Hal ini yang masih menjadi kendala dan akan terus diperbaiki. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah bisa makin solid dalam melaksanakan kebijakan demi pertumbuhan ekonomi yang kuat.
“Ini yg masih terus-menerus di kami Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya mensinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiskal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat,” pungkasnya.(cnn/hm17)
