Wanda Hamidah Mundur dari Partai Golkar: Kritik Presiden Jokowi dan Politika Nasional

Jakarta, MISTAR.ID

Wanda Hamidah, tokoh publik dan politikus, secara resmi mengumumkan keputusannya untuk keluar dari Partai Golkar. Dalam unggahan Instagram-nya, Wanda menyampaikan ketidakpuasan mendalamnya terhadap situasi politik dan hukum di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya keluar dari Golkar. Saya tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah. Saya sangat mencintai negara saya. Indonesia tidak untuk dijual,” tulis Wanda dalam unggahan berjudul “Peringatan Darurat”, pada Rabu (21/8/24).

Wanda menjelaskan bahwa keputusannya untuk meninggalkan Partai Golkar didorong oleh pandangannya bahwa pemerintahan Jokowi telah bertindak secara berlebihan dan represif dalam banyak aspek. Menurut Wanda, tindakan-tindakan Jokowi melampaui batas dalam hal hukum dan perundang-undangan.

Baca juga: Heboh Warganet Bagikan Foto Burung Garuda Bertulis ‘Peringatan Darurat’

“Dari segi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, saya merasa Jokowi telah membabi buta. Saya tidak menyangka akan sampai pada tahap ini, di mana ada upaya represif yang ekstrem terhadap hukum dan perundang-undangan,” kata Wanda saat diwawancarai oleh Kompas yang dilansir Mistar, Kamis (22/8/24).

Dia juga mengkritik tindakan yang dinilainya sebagai penjegalan terhadap partai politik dan perubahan yang dianggapnya tidak sah, seperti pengunduran diri eks Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menurut Wanda tidak dilakukan secara sukarela. Wanda menyebut bahwa pengunduran diri Airlangga tampaknya merupakan hasil dari intervensi luar.

Wanda juga menyoroti bagaimana upaya penjegalan politik dan manipulasi hukum, termasuk revisi cepat terhadap UU Pilkada, mencerminkan cara-cara yang dianggapnya tidak etis dalam politik Indonesia saat ini.

Baca juga: Pasca Putusan MK, KPU Segera Rombak Syarat Calon Kepala Daerah

“Membabi buta” menurut Wanda, adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia, di mana berbagai upaya yang dinilai manipulatif dan tidak adil terjadi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Wanda Hamidah berkomitmen untuk terus berjuang untuk keadilan dan transparansi di Indonesia, dan berharap partai politik serta institusi negara dapat lebih berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. (kcm/hm25)