Medan, MISTAR.ID
Masalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta permasalahan lainnya menjadi beberapa hal yang menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan.
Hal itu disampaikan juru bicara F-PKS, Rudiawan Sitorus dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 di gedung dewan, Senin (19/8/24).
“Berdasarkan data yang kami terima, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 8,3% – 8,4%. Oleh karena itu, kami mempertanyakan keseriusan dan bagaimana strategi Pemko Medan dalam menekan angka pengangguran,” kata Rudiawan.
Baca juga: Pemko Medan Ambil Alih Pengelolaan Trans Metro Deli, Kadishub: Semua Pelayanan Gratis
Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, F-PKS juga mempertanyakan upaya dan kesungguhan Pemko Medan dalam menjalankan program konkrit peningkatan ekonomi di Kota Medan.
“Menurut R-APBD Tahun 2025, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami kenaikan sebesar maksimal 0.4%. Upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Pemko Medan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? mohon penjelasannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rudiawan juga menyampaikan sejumlah hal diantaranya, realisasi RPJMD Kota Medan 2021-2026, penurunan proyeksi pendapatan daerah di R-APBD 2025 serta proyeksi belanja daerah di R-APBD 2025 yang lebih rendah dari tahun 2024.
Baca juga: Pemko Medan Tertibkan PKL di Kampung Lalang
“Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kajian dan pertimbangan yang menyebabkan penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah pada R-APBD 2025 dibandingkan dengan R-APBD Tahun 2024. Dimana pada R-APBD 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan 7,46 Triliun lebih sedangkan R-APBD 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan 7,27 Triliun lebih. Mohon Penjelasannya,” ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi PKS juga mempertanyakan soal Belanja Daerah Tahun 2025 yang diproyeksikan 7,3 triliun lebih. Mengingat pada tahun 2024 Belanja Daerah diproyeksikan 7,99 triliun.
“Dari Belanja Daerah yang disampaikan apakah sudah dibuat kajian ilmiah terhadap belanja daerah yang akan dikeluarkan. Serta pembangunan apa yang berkurang dari tahun sebelumnya? Mohon penjelasannya,” tandas pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan ini. (rahmad/hm17)
