Tapteng, MISTAR.ID
Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sugeng Riyanta mempertanyakan independensi kelompok massa, yang berunjuk rasa, di depan Kantor Bupati Tapteng, pada hari Selasa (6/8/24) lalu.
Ia juga meragukan semangat pengunjung rasa dalam memberantas korupsi, meskipun dalam aksinya menyuarakan soal tudingan ada dugaan praktik pungutan liar (Pungli) oleh pejabat Pemkab Tapteng dalam proses tender proyek daerah.
Pernyataan itu dilontarkannya ketika dirinya merasa tidak ada dukungan ketika ia membongkar masalah korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Tapteng.
Baca juga:Â Pj Bupati Tapteng Diduga Lakukan Pungli Proyek, Ratusa Warga Demo
“Mereka (pengunjuk rasa) ke mana ketika saya membongkar kasus korupsi BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Dinas Kesehatan Tapteng, yang sedang berproses di Kejaksaan Tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023, dalam kasus tersebut ada kerugian negara sekitar delapan miliar rupiah lebih,” ungkap Sugeng, Selasa (6/8/24) kemarin, di Rumah Dinas Bupati.
Kelompok massa pendemo soal dugaan pungli tersebut kata Sugeng, juga seharusnya memberikan dukungan moral untuk setiap upaya pengungkapan kasus korupsi di Tapteng. Bukan malah berunjuk rasa berdasarkan pesanan pihak tertentu, untuk mempermasalahkan sesuatu hal tanpa didukung bukti dan data.
Sejak kepemimpinannya, lanjut Sugeng, sudah ada lima pejabat Pemkab Tapteng, yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat karena penyalahgunaan wewenang.
“Kelimanya, yakni Sekdakab, Kadis Kesehatan terkait dugaan korupsi, Dirut Rumah Sakit Daerah terkait dugaan korupsi, Kadis Pariwisata terkait korupsi, dan ada juga kepala desa terkait korupsi,” sebutnya.
Baca juga:Ada Pungli di Lokasi Proyek Jalan Nasional KM 6,5 Sitinjo Dairi
“Lalu, bagaimana dengan kondisi Pemerintahan Tapteng selama lima tahun belakangan. Ada banyak praktik korupsi, yang hanya didiamkan oleh mereka kelompok pendemo itu,” tandas Sugeng.
Sebelumnya diberitakan, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Lintas Pemuda Ormas, Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Selasa (6/8/24) siang.
Tuntutan aksi mereka tentang dugaan adanya tindakan pungutan liar (pungli) di Pemkab Tapteng dan pengutipan fee proyek sebesar 15% terhadap kontraktor, yang dilakukan oleh Kabag ULP Tapteng.(syaiful/hm17)
