Simalungun, MISTAR.ID
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun, Manaor Silalahi, mengungkapkan bahwa total pegawai pemadam kebakaran di Kabupaten Simalungun sebanyak 114 orang.
Jumlah ini dianggap masih kurang mengingat luas wilayah Simalungun yang mencapai 4.386,60 km² dan jumlah penduduk sekitar 990.246 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Simalungun tahun 2023.
“Jumlah pegawai yang ada sebenarnya kurang, namun kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Saat ini kita memiliki tujuh pos pemadam kebakaran yang menangani 32 kecamatan,” ujar Manaor, Sabtu (3/8/24) malam.
Dia bilang, BPBD Simalungun terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawainya. “Anggota-anggota yang malas, kita bikin bimbingan khusus,” tegasnya.
Baca juga:Â BPBD Simalungun Kewalahan Padamkan Karhutla
BPBD Simalungun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan meskipun dengan keterbatasan jumlah personel. Pelatihan dan bimbingan khusus diberikan kepada pegawai agar mereka tetap semangat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dengan situasi ini, Manaor berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan personel damkar di Kabupaten Simalungun,
“Harapan ke depan adanya peningkatan anggaran dan pengadaan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai agar tugas penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
BPBD Simalungun sebelumnya mengaku kewalahan saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkab Simalungun.
Baca juga:Â Karhutla Tinggi, BPBD Simalungun Fokus pada Daerah Pinggiran Danau Toba
“Sebenarnya, jumlah pos pemadam kebakaran yang ada masih kurang. Saat ini, kita memiliki tujuh pos yang terletak di Raya, Tiga Runggu, Parapat, Ujung Padang, Tanah Jawa, Perdagangan, dan Siantar. Masing-masing pos hanya memiliki satu unit pemadam,” jelas Manaor pada Kamis (1/8/24).
Untuk membeli satu unit mobil pemadam berkapasitas 7.000 liter, diperlukan dana sekitar Rp5 miliar, sedangkan untuk kapasitas 3.000 liter berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 miliar.
“Kami terus mengusulkan pengadaan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun biayanya sangat besar. Untuk saat ini, kami bekerja dengan apa yang ada,” tutup Manaor. (indra/hm25)
