Jakarta, MISTAR.ID
Menanggapi kabar yang menyebutkan jika pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjual beberapa pulau di wilayahnya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Maluku Utara, Rahwan K. Suamba membantah.
“Soal isu penjualan itu sebenarnya ada yang memainkan,” kata Rahwan, seperti dilansir dari liputan6, Jumat (2/8/24).
Rahwan menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya memberikan izin kepada pengembang untuk mengelola pariwisata, bukan untuk menjual pulau.
“Saat itu kami memberikan izin kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) untuk mengelola sekitar 16 pulau, namun pengembangan itu berbeda dari kesepakatan yang dibuat dengan pihak perusahaan,” ujar Rahwan lagi.
Menurut Rahwan, PT LII, yang merupakan badan usaha penanaman modal asing, mendapat izin untuk mengelola pulau-pulau dan atol di Maluku Utara untuk kegiatan wisata bahari.
Baca juga:Â Kasus Penjualan Pulau Lantigiang Masuk Tahap Penyidikan, Diduga Ada Keterangan Palsu
“Lokasi yang dimohonkan meliputi 15 pulau dan 2 atol, yang semuanya merupakan kawasan hutan lindung dan perairan kawasan konservasi,” jelasnya.
Namun, rencana pengelolaan di Kepulauan Widi, yang melibatkan area konservasi di luar perizinan, menimbulkan masalah. Rahwan mengungkapkan bahwa PT LII menghadapi kesulitan finansial dalam mengelola pulau tersebut, dan kesepakatan pembangunan tempat wisata di Pulau Widi dilakukan pada 2016. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh pemerintah Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan PT LII.
Sebelumnya, Badan Riset Nasional dan Inovasi (BRIN) melaporkan bahwa hingga 2023, lebih dari 226 pulau di Indonesia telah dijual. Banyak dari pulau-pulau yang dijual terletak di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.
Belakangan, juga muncul kabar bahwa Kepulauan Widi, yang terdiri dari puluhan pulau, dipasarkan melalui situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat. (liputan6/hm20)
