Medan, MISTAR.ID
Kehadiran lembaga survei di setiap Pemilu merupakan bagian dinamika demokrasi. Keberadaannya sebagai salah satu sumber informasi dinilai dapat menggiring opini publik. Oleh karena itu, kredibilitas lembaga survei banyak dipertanyakan.
Akademikus dan pengamat politik, Emrus Sihombing memaparkan empat hal yang perlu diperhatikan untuk melihat kredibilitas dari suatu lembaga survei. Pertama, kata Emrus, orang-orang yang bertanggungjawab di lembaga survei harus dilatarbelakangi dengan kemampuan metodologi penelitian kuantitatif.
“Maka harus diisi oleh orang-orang yang sudah pernah menerima pelatihan atau kuliah tentang metodologi tersebut,” katanya saat dihubungi, Kamis (1/8/24).
Kedua penanggungjawab, pengelola, atau pelaksana metode survei harus berintegritas, tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu. Kalau ada keberpihakan, maka mereka bisa melakukan manipulasi metodologi. Hasil tidak direkayasa, tetapi metodologinya yang dimanipulasi.
Baca Juga :Â KPU Sumut Sebut Hendra Simanjuntak-Kiswandi Penuhi Syarat Tahapan Pilkada
Ketiga, lanjut dia, semua lembaga survei pembiayaannya bukan dari pihak yang punya kaitan dengan para pelaku kontestasi politik. “Jadi biayanya dari lembaga yang bersangkutan atau dari perusahaan-perusahaan yang independen. Bukan dari perusahaan yang berafiliasi pada kekuatan politik tertentu,” tegasnya.
Keempat, di dalam menyampaikan hasil survei harus transparan. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk survei tersebut dan dari siapa sumbernya. “Jadi yang disampaikan tidak hanya hasil survei, tetapi juga sumber pendanaan dan mengemukakan proses metodologinya. Oleh karena itu, media massa harus mengawalnya,” jelasnya.
Selain itu, menurut Emrus setiap lembaga survei harus membuat pernyataan. “Ketika hasil survei tersebut terbukti bukan dibiayai oleh perusahaan independen, maka mereka akan menarik hasil surveinya dari publik,” sambung Emrus.
Mengenai hasil survei yang bisa menggiring opini masyarakat, menurut Emrus semua tergantung pada bagaimana hasil survei itu diwacanakan di ruang publik. “Kalau diwacanakan secara masif, sistematis dan terstruktur, dengan kemasan-kemasan pesan yang atraktif dan rasional, maka bisa dipastikan dapat mempengaruhi opini publik. Begitu pun sebaliknya,” terangnya.
