Teheran, MISTAR.ID
Secara resmi Masoud Pezeshkian dilantik menjadi Presiden Iran yang kesembilan dalam sebuah seremoni di parlemen Iran, pada Selasa (30/7/24) waktu setempat, dihadiri para pejabat tinggi asing.
“Saya sebagai presiden, di hadapan Al-Qur’an dan warga Iran, bersumpah pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi pelindung agama resmi dan sistem Republik Islam serta konstitusi negara,” paparnya dalam tayangan langsung di TV pemerintah, dilansir Al Arabiya dan AFP, pada Rabu (31/7/24).
Diprediksi Pezeshkian bakal mengumumkan kabinet pemerintahannya dalam waktu 2 minggu ini.
Baca juga:Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran yang Baru
Sebelumnya, Minggu (28/7/24) lalu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pembuat keputusan utama Iran, secara sah menyokong Pezeshkian menjadi presiden.
Pria 69 tahun itu memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran kedua pada tanggal 5 Juli menghadapi eks negosiator nuklir Saeed Jalili. Pemilihan berlangsung lebih cepat untuk memilih penerus Presiden Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.
Sebagai ahli bedah jantung dan anggota parlemen untuk Kota Tabriz di Iran barat laut mulai 2008, Pezeshkian sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).
Di Iran, pemimpin tertinggi tidak presiden, yang memegang otoritas tertinggi terhadap seluruh permasalahan negara, begitu juga keputusan luar negeri dan program nuklir.
Baca juga:Presiden Iran Meninggal, Kepemimpinan akan Digantikan Wakilnya
Khamenei (85) sudah merupakan pemimpin tertinggi Iran mulai tahun 1989 lalu.
Pezeshkian yang disokong kelompok politik reformis Iran, berjanji selama kampanyenya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan Amerika Serikat (AS) dan kekuatan global lainnya, dan menerapkan pembatasan pada aktivitas nuklir Iran dengan iming-iming keringanan sanksi. Kesepakatan itu tak berhasil usai pada 2018 pasca Negara Paman Sam mundur dari perjanjian tersebut.
Di artikel belum lama ini, Pezeshkian menyerukan kemitraan yang konstruktif dengan negara-negara Eropa, walaupun menuding mereka gagal memenuhi komitmen dalam mengurangi imbas sanksi-sanksi AS. (dtk/hm16)
