Medan, MISTAR.ID
Sistem pemilihan umum (Pemilu) adalah metode untuk memilih pemimpin/wakil rakyat yang berasal dari anggota masyarakat itu sendiri. Umumnya ada tiga sistem yang dipakai, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem gabungan.
Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang memakai sistem pemilu elektoral atau dikenal juga dengan sistem distrik. Sistem ini didasarkan atas kesatuan geografis, hanya ada satu wakil untuk satu distrik.
Sistem ini yang menyebabkan Hillary Clinton kalah dari Donald Trump pada pemilu AS 2016 lalu. Trump menang tipis di beberapa negara bagian dengan 304 suara elektoral. Padahal, Hillary unggul dalam jumlah suara rakyat langsung (popular vote).
Akademikus dan pengamat politik, Emrus Sihombing berpendapat, untuk sistem pemilu elektoral bisa saja diterapkan di Indonesia, karena apa yang sedang dilakukan di Indonesia maupun di AS merupakan suatu pola demokrasi.
Baca juga:Â Bendera PDIP di Kantor Pemenangan, Tak Jaminan Sinyal Dukung Edy di Pilgub Sumut
“Jadi apakah bisa diterapkan? Bisa saja, kalau ada political will daripada pengambil keputusan. Dalam suatu politik semua serba cair dan dinamis,” katanya saat dihubungi Mistar.id, Rabu (31/7/24).
Hanya saja menurut Emrus, kalau bicara tentang kualitas demokrasi, sistem ini kurang demokratis. Jumlah suara setiap distrik dihitung satu suara.
“Misal ada dua calon di distrik tertentu, si A menang, maka dihitung satu suara. Sementara si B yang kalah, maka suara perolehannya tidak bisa diakumulasikan secara nasional, dihitung nol atau ditiadakan,” sebutnya.
Baca juga:Â Pertarungan Bobby dan Edy di Pilgubsu 2024, Begini Kata Masyarakat
Dengan demikian, menurut Emrus, kalau bicara kualitas demokrasi yang berbasis kedaulatan di tangan rakyat, sistem one man one vote lebih demokratis.
“Maka apa yang dilakukan di AS dengan sistem elektoral, saya kira tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat, satu suara tetap dihitung,” jelasnya.
