Badung, MISTAR.ID
Situasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan lebih rawan daripada kondisi pemilihan presiden atau legislatif.
Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung pada Selasa.
Menurutnya kerawanan ini lantaran hampir semua tempat terjadi kerusuhan di pilkada. “Lebih rawan ya, karena hampir semua terjadi kerusuhan di pilkada. Kalau di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,” sebutnya seperti dilansir Antara.
Kondisi ini menurutnya karena karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca juga: Survei LSI Unggulkan Bobby di Pilkada Sumut, Pengamat Bilang Begini
Tingkat kerawanan dalam setiap pemilihan kemudian dipetakan oleh Bawaslu RI ke dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dibagi dalam empat dimensi, dimana menurut Bagja yang akan meningkat adalah dimensi kontestasi dan sosial politik.
“Empat dimensi yang kami petakan konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi, dimana dimensi kontestasi pasti terjadi permasalahan, pasti konteks sosial politik juga meningkat saat pilkada,” ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya hal penting seperti anggaran harus tersedia saat tahapan pencalonan, sebab situasi rawan mulai muncul saat itu.
“Sudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,” terangnya. (ant/hm25)
