Padangsidimpuan, MISTAR.ID
Adanya dugaan biaya belasan ribu Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) tahun 2023 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan (Tapsel) belum disetor Ke kas negara disebut hanya hoax.
Hal itu ditegaskan tenaga medis seksi rehabilitasi BNNK Tapsel, Indra Gunawan Nasution di Kota Padangsidimpuan, pada Senin (29/7/24). Dikatakan, informasi yang disampaikan lewat aplikasi WhatsApp (WA) tersebut ke wartawan adalah sesuatu yang tidak mempunyai fakta dan tak mungkin.
“Pemberitahuan yang disampaikan melalui WA itu adalah hoax dan bisa dibuktikan. Mungkin hal itu disengaja untuk menjatuhkan saya,” ujarnya.
Baca juga:Dugaan Penggelembungan Pengurusan SKBN di BNNK Tapsel Mulai Terkuak
Indra menyatakan, ketika dikonfirmasi wartawan pada Selasa (23/7/24) sore, saat itu kebetulan secara bersamaan dia mempunyai masalah dengan keluarga, sehingga untuk menjawab hanya bisa mengatakan menunggu petunjuk dari pimpinannya.
Kemudian telepon seluler yang digunakan dia matikan. Hal ini dilakukan Indra agar bisa lebih fokus mengurus keluarganya yang ditimpa masalah. Selanjutnya setelah masalah keluarganya itu selesai, kata Indra, dirinya segera menghubungi para wartawan yang mengkonfirmasinya.
“Usai urusan keluarga saya selesai, baru saya bisa membuka ponsel, kemudian menghubungi orang abang-abang dan juga mengundang agar datang ke klinik Kantor BNNK Tapsel agar lebih jelas,” ujar Indra.
Dia mengatakan, ada 6 daerah yang menjadi wilayah kerja BNNK Tapsel, yakni Padangsidimpuan, Sibolga, Tapsel, Tapanuli Tengah (Tapteng), Padang Lawas (Palas), dan Padang Lawas Utara (Paluta).
Baca Juga : SKBN Diduga Belum Disetorkan ke Kas Negara, Kepala BNNK Tapsel Kaget
Namun, ujar Indra, yang menerbitkan SKBN bukan hanya BNN, namun juga Rumah Sakit (RS). Seperti di Padangsidimpuan, RSUD Padangsidimpuan dan RS TNI juga menerbitkan SKBN tersebut, begitu juga dengan daerah lainnya.
“Saya memang dokter yang bertugas di BNNK ini bang, tapi masih tenaga honor dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi bagaimana saya bisa memegang uang negara. Tugas saya adalah memeriksa dan melayani pasien di klinik,” terang Indra.
“Tahun 2023 yang kami periksa untuk persyaratan SKBN hanya sebanyak 500 orang. Hal itu sesuai dengan jumlah yang sudah ditargetkan,” sambungnya.
Kata Indra lagi, bila para wartawan tidak puas dengan jawabannya maka mempersilakan untuk melakukan investigasi, dan bersedia menunjukkan apa yang dibutuhkan apabila memang diperlukan. (asrul/hm16)
