Simalungun, MISTAR.ID
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memutuskan menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kemendikbud Ristek memutuskan menghapus jurusan di SMA itu mulai tahun ajaran baru 2024/2025. Kebijakan tersebut bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka sudah diterapkan bertahap pada 2021 lalu.
Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Simalungun (USI), Bismar Sibuea menilai, ada baiknya juga penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Dengan penghapusan ini para siswa-siswa lebih merdeka.
Baca juga:Disdik Sumut Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Berlaku untuk Kurikulum Merdeka
“Saya pribadi setuju penghapusan itu, sebab sudah lama juga menghantui para pelajar dan orang tua. Seolah-olah kalau masuk IPA itu lebih pintar dari IPS atau pun juga Bahasa,” ujar Bismar, pada Rabu (24/7/24).
Kepada mistar.id, Bismar juga mengatakan, jika mengacu pada fakta di lapangan, para pemimpin negara ini justru orang-orang yang berlatar belakang dengan IPS dan sosial politik.
“Asumsi-asumsi seperti itu memang perlu dihapus dari dunia pendidikan, pengelompokan yang kurang tepat. Namun mungkin perlu jadi catatan, bahwa dalam setiap mata pelajaran (mapel) yang kita ketahui sudah ada Capaian Pembelajaran (CPL). Di tingkat SMA sederajat sangat penting disisipkan CPL yang menyiapkan para peserta didik ke dunia kerja ataupun kuliah,” ujarnya lagi.
“Tentunya dalam menyiapkan CPL perlu penyatuan konsep pusat dengan daerah,” sambungnya.
Baca juga:Festival Kurikulum Merdeka Tampilkan Sejumlah Produk Karya Guru dan Siswa
Diungkapkannya, Dinas Pendidikan (Disdik) di daerah yang paling mengetahui kebutuhan di lapangan. Sehingga perlu dikolaborasi CPL nasional dengan CPL daerah sekolah tersebut berdiri.
“Pelajar SMA sederajat harus kita terima, akui, dan disiapkan untuk siap ke dunia kerja. Sebab tak semua alumni SMA sederajat memiliki kesempatan kuliah, atau bahkan tidak memilih kuliah. Maka dalam CPL juga harus disiapkan terjun langsung ke dunia kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Disdik Sumatera Utara (Sumut) Wilayah VI, Ramadhan Zuhri Bintang menyatakan, penghapusan itu merupakan program pemerintah pusat. Dalam ini juga pihaknya akan mengikuti apa yang telah diprogramkan.
“Kita ikuti saja lah program pemerintah pusat. Ini berlaku untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Dan nasional juga,” paparnya.
Baca juga:Kurikulum Merdeka Soal Bahasa Inggris, Disdik Simalungun Data Jumlah Guru SD
Disebut Ramadhan, terkait program Kurikulum Merdeka akan diterapkan pihaknya dalam tahun ini. Bahkan, sosialisasi terkait penerapan kurikulum tersebut juga sudah dilakukan.
“Sosialisasi sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah. Kita hanya ikut saja, itu yang terbaik dari pusat. Itu lah yang kita ikuti,” pungkasnya. (hamzah/hm16)
