Medan, MISTAR.ID
Keempat kalinya sejumlah guru honorer asal Kabupaten Langkat menggelar aksi di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terkait kasus dugaan suap dan korupsi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023.
Puluhan guru honorer tersebut merasa sebagai korban dalam tahap seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Gajah, Tim Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH) Medan yang juga sebagai kuasa hukum dari guru honorer tersebut menyebutkan kedatangan pihaknya ke Polda Sumut untuk menyampaikan aspirasi terkait lambatnya proses penyelidikan polisi dalam dugaan kasus korupsi dan suap di wilayah Kabupaten Langkat.
Baca juga :Â Puluhan Guru Honorer Unjuk Rasa soal Dugaan Kecurangan PPPK Langkat
Pihaknya menduga ada keistimewaan tersendiri yang diberikan Polisi dalam kasus ini terhadap para pejabat yang ada di Kabupaten Langkat. Dimana, baru-baru ini Polda Sumut baru saja menetapkan tersangka baru dalam kasus P3K Kabupaten Batubara.
“Kita ketahui semalam mantan bupati Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa. Sementara di Langkat yang sudah berjalan sekitar 7 bulan belum ada penetapan tersangka terhadap aktor intelektualnya,” ujar Gajah, Rabu (24724) di Polda Sumut.
Dikatakannya, aksi hari ini merupakan aksi keempat kalinya yang telah dilakukan puluhan Guru. Namun, belum ada tindakan yang serius yang dilakukan oleh pihak Polisi.
Untuk itu, pihaknya tetap mendorong Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini. Gajah juga menyebut, jika pihak kepolisian saat ini (Polda Sumut) diduga sebagai pelindung para pejabat yang ada di Kabupaten Langkat.
