Simalungun, MISTAR.ID
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Frans Saragih mengatakan, hingga kini pihaknya terus menagih piutang pajak air yang dipergunkan Perumda Tirta Uli untuk melayani pelanggannya.
Terkait piutang tersebut, Frans saragih mengungkapkan sudah terjadi mediasi sampai tingkat pemerintah atasan dalam hal ini provinsi.
“Termasuk dari APH Kejatisu juga sudah. Disiapkanlah beberapa kajian yang kita tunggu, contohnya Simalungun yang punya aset atau yang punya air. Layaknya piutang yang sudah terhitung dan tertera dan kalau mau minta pengurangan ayok, gitu,” ungkap Frans Saragih, Rabu (24/7/24).
Dikatakan Frans lagi, sepertinya mereka masih ditahap permohonan, artinya dari piutang yang terdaftar sudah bertumpuk-tumpuk. Maka harapan pihaknya jangan sampai berlarut-larut.
Baca juga:Â Perumda Tirta Uli Manfaatkan Sembilan Sumber Mata Air di Simalungun
“Bagaimana kalau sifatnya dicicil saja, ini opsi ya. Ada sekitar Rp6 miliar, berarti dapat denda. Maka akan lebih dari Rp6 miliar,” ujar Frans lagi.
Lanjutnya, hingga kini Perumda Tirta Uli masih tetap memakai sumber air atau pun di sumur yang ada di Simalungun. Lebih kurang ada sekitar 7 titik sumur yang dipakai oleh Perumda Tirta Uli.
“Sejak tahun 2018 hingga kini mereka tidak lagi membayar kepada kita. Mereka tidak lagi membayar karena ada perubahan, layaknya kita yang punya air dibayarlah kepada kita,” ujarnya.
Diketahui, Perusahaan milik Pemerintah Kota Pematangsiantar telah manfaatkan mata air dari wilayah Simalungun setelah adanya Memorandum of Understanding (MoU) antar kepala daerah.
Baca juga:Â Meteran Air Kerap Dicuri, PDAM Tirta Uli Dampingi Pelanggan Lapor Polisi
Sumber mata air yang dipakai itu yakni, mata air Habonaran yang berada Simpang Pane, kemudian Aek Nauli 1 dan 2 di Kecamatan Pane, Naga Huta 1,2,3 dan 4 di Kecamatan Panombeian Pane, Batu V Naga Huta dan mual goit di Jalan Parapat.
