Bangladesh, MISTAR.ID
Mahkamah Agung (MA) Bangladesh memutuskan pemerintah mengurangi kuota afirmasi untuk penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Bangladesh menjadi 7 persen yang sebelumnya berjumlah 56 persen.
Keputusan ini diinstruksikan MA Bangladesh usai pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina meminta keputusan pengadilan terkait kuota penerimaan pegawai negeri.
Dilansir, kuota 7 persen ini terdiri dari lima persen untuk kalangan anggota keluarga pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 dan masing-masing satu persenuntuk pelamar wanita dan kelompok minoritas.
Baca juga:Â 4.500 Mahasiswa di Bangladesh Dievakuasi
Hal ini diharapkan bisa meredakan protes nasional yang dilakukan mahasiswa yang menolak sistem kuota awal hingga menimbulkan kerusuhan di berbagai wilayah di negara Asia Selatan tersebut.
Sementara itu, sejumlah sumber dari rumah sakit di Dhaka menyebutkan bahwa hingga Minggu pagi, jumlah korban tewas dalam kerusuhan itu mencapai 131 orang dan korban luka mencapai ribuan.
Pemerintah bahkan melumpuhkan informasi dengan memadamkan jaringan internet di seluruh wilayah Bangladesh untuk membatasi pemakaian medsos dan layanan data seluler.
Pada Jumat (19/7), pihak berwenang Bangladesh bahkan memberlakukan jam malam di seluruh negeri untuk meredam aksi kekerasan. (ant/hm25)
