Medan, MISTAR.ID
Pengamat politik dan eks Analis Lemhannas, Boy Anugerah mengatakan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bukan saja kurang optimal, tapi bisa dikatakan sangat buruk. Demikian juga citra KPK di mata masyarakat.
“Ada banyak kasus yang jadi cerminan, seperti belum tertangkapnya Harun Masiku, pelanggaran etik oleh beberapa komisioner, hingga penyalahgunaan wewenang oleh Ketua KPK yang berujung pemecatan. Marwah KPK hancur lebur di era Firli Bahuri,” ujarnya kepada Mistar.id, Kamis (28/7/24).
Boy melanjutkan, kondisi buruknya kinerja dan citra KPK ini merupakan kondisi by design. Titik tolaknya jelas, yakni revisi UU KPK yang melemahkan badan anti rasuah itu dari dalam.
Baca juga:Â Geledah Kantor dan Rumah Wali Kota Semarang, KPK Bawa 4 Koper dan 1 Kardus
“Penempatan KPK dalam rumpun eksekutif, komposisi pimpinan yang terafiliasi dengan kepentingan politik, serta Dewan Pengawas (Dewas) yang mandul dalam menegakkan marwah lembaga dan etika komisioner,” sebutnya.
Stafsus MPR RI ini juga menjelaskan, pada saat Pilpres 2024 yang lalu, tidak dinafikan bahwa KPK telah dipolitisasi untuk kepentingan penguasa. Ini hanya bisa terjadi jika pimpinan KPK tidak steril politik.
“Ada kasus yang terjadi lebih dari sepuluh tahun silam, tapi dibangkitkan lagi penyidikannya dengan memanggil pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu sebagai saksi. Terasa sekali aroma politis dan ketidaknetralan KPK,” tambahnya.
Baca juga:Â KPK Tangkap Penyuap Gubernur Malut
Menurut Boy, kita perlu mengembalikan kembali marwah dan fungsi KPK, caranya ada dua, perbaiki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pimpinannya. Ini bisa ditempuh dengan cara regulatif melalui revisi UU.
