Deli Serdang, MISTAR.ID
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) disetujui DPRD Deli Serdang. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang menyebut secara umum pendapatan asli daerah (PAD) menurun.
Juru bicara Banggar DPRD Deli Serdang, Wahyu Danin menyebut secara umum PAD mengalami penurunan. Kondisi ini dilihat dari capaian dan pertumbuhan PAD. Untuk itu, perlu keseriusan Pemkab Deli Serdang dalam menggarap potensi PAD lebih luas dan dalam.
Tentang beban utang belanja, perlu menjadi evaluasi agar menyesuaikan antara belanja daerah dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran. Dalam hal belanja daerah, Pemkab Deli Serdang diminta untuk memastikan pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang sangat dibutuhkan rakyat.
Baca juga :Â DPRD Setujui KUA-PPAS Rancangan P-APBD Deli Serdang 2023
“Jangan sampai banyak kegiatan pembangunan yang bersentuhan dengan rakyat kecil harus ditunda karena ketiadaan anggaran,” sarannya saat rapat paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (16/7/24).
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman menyampaikan apresiasi kepada DPRD daerah itu atas persetujuan yang diberikan terhadap Ranperda LKPj Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami menyadari, selama proses pembahasan pasti muncul berbagai pandangan, masukan dan saran yang sangat konstruktif. Bahkan, sangat mungkin terjadi silang pendapat dan adu argumentasi. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya dan kami yakin semua itu merupakan hal wajar sebagai cerminan berdemokrasi demi tercapainya perda yang baik dan berkualitas,” kata Pj Bupati Wiriya Alrahman.
Menurutnya, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Deli Serdang TA 2023, merupakan laporan realisasi pencapaian kinerja Pemkab Deli Serdang dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dalam APBD 2023.
