27.8 C
New York
Tuesday, July 16, 2024

Soal Rencana Pembatasan BBM 17 Agustus, Presiden: Belum Ada

Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Jokowi akhirnya memberikan keterangan terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Jokowi menyebut, sampai saat ini pemerintahannya tidak ada memikirkan menjalankan kebijakan tersebut

“Ndak, ndak, ndak, belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” katanya di Jakarta, Selasa (16/7) ini.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah bakal membatasi pembelian BBM jenis itu mulai 17 Agustus 2024.

Baca juga: Pembatasan BBM Subsidi Rampung Dibahas, Begini Aturannya

Meski begitu, Luhut tidak memberikan rincian soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. Namun ia mengatakan bahwa pembatasan BBM berkaitan dengan proyeksi defisit APBN 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah.

Persoalan defisit APBN ini terjadi akibat pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penyebab utama penurunan penerimaan negara adalah merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Menurut Luhut, situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Baca juga: Pembatasan BBM Subsidi Belum Berlaku, Tapi Nopol Kendaraan Harus Dicatat

“Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Ia mengatakan pengurangan konsumsi subsidi, salah satunya BBM bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini.

Penyaluran subsidi memang banyak tidak tepat sasaran.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa saat ini banyak orang kaya malah menikmati subsidi BBM dan LPG, jumlah lebih banyak dibandingkan dengan warga miskin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg 23,3 persen dari sasaran. (cnn/hm17)

Related Articles

Latest Articles