Jakarta, MISTAR.ID
Hingga kini belum ada kejelasan perihal rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.
Dua Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sejalan dalam memberikan pernyataan perihal kebijakan itu. Keduanya adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Secara blak-blakan Luhut menuturkan, pada 17 Agustus bakal ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi orang-orang yang tak berwenang menerimanya.
Baca juga:Pembelian BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024, Menteri Erick Pesankan ini
Luhut menerangkan, pembatasan itu dilakukan agar pendistribusian BBM bagi orang tidak mampu itu bisa tepat sasaran. Menurutnya, dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi, diharapkan bisa menghemat uang negara yang selama ini tersedot begitu banyak.
Lanjutnya, kini PT Pertamina (Persero) sembaga badan usaha penyalur BBM bersubsidi sedang menyiapkan supaya tahapan pembatasan BBM bersubsidi bisa secepatnya berjalan.
“Kita berharap 17 Agustus ini telah dapat dimulai. Di mana orang yang gak berhak menerima subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut.
Sedangkan Airlangga menuturkan, tak akan ada pembatasan itu. Namun penurunan kadar sulfur di BBM untuk menjaga kualitas udara Tanah Air.
Baca juga:Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024
“Bukan ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur pada BBM. Pasti kita harus melihat udara Jakarta, air qualitynya ini membimbangkan terhadap kesehatan. Pasti tindakan-tindakan ini akan disiapkan pemerintah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, pada Kamis (11/7/24).
Airlangga kembali menekankan, perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dalam pembahasan.
“Jadi menyangkut PP itu masih dalam pembahasan dan tidak pembatasan,” tegasnya. (cnbc/hm16)
