Jakarta, MISTAR.ID
Sebanyak 4 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditetapkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran (TA) 2021.
“Jika tidak salah, dari anggota DPRD ada 4 orang (tersangka),” ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta, pada Rabu (10/7/24).
Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika menuturkan, tim penyidik lembaga antirasuah itu hari ini juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jatim.
Baca juga:Bulog Respons Laporan Dugaan Mark Up Impor Beras Ke KPK
Akan tetapi Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut perihal tempat mana saja yang digeledah, dan apa saja temuan tim penyidik pada penggeledahan tersebut.
“Masih menanti kegiatan rekan-rekan di lapangan tuntas ya,” kata Tessa.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simanjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi pokir DPRD Jatim tahun 2021.
Termasuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan usai vonis berkekuatan hukum tetap. Apabila tak mampu membayar, maka harta miliknya disita negara dan dilelang agar menutupi uang pengganti.
Baca juga:KPK Panggil Dahlan Iskan Atas Kasus LNG Pertamina
Sahat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada bulan Desember 2022 bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum). Ini usai menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.
Suap itu diterima terdakwa merupakan imbalan melancarkan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas). Selama 2020-2023, sebesar Rp 200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan oleh Sahat.
Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi dihukum 2,5 tahun penjara, akibat statusnya merupakan justice collaborator. (ant/hm16)
