19.1 C
New York
Saturday, September 28, 2024

Buruh Jabar Protes Penyelenggaraan Tapera

Bandung, MISTAR.ID

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat menolak Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai PP 21 Tahun 2024.

Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan, PP Tapera hanya akan membuat kondisi buruh semakin sulit dengan adanya potongan wajib dari upah mereka setiap bulan, yang telah terlalu banyak dengan adanya potongan dari BPJS Kesehatan, Jamsostek, Jaminan Pensiun, dan lain-lain.

Roy menilai Tapera hanya sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari buruh yang akan dikelola oleh BP Tapera.

Baca juga: Gaji Dipotong 3 Persen untuk Tapera, Jokowi: Pasti Ada Pro dan Kontra

Ia menyayangkan bahwa biaya operasional badan tersebut diambil dari simpanan wajib rakyat yang diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tapera.

“Pemerintah tidak mempunyai sensitivitas dengan kondisi rakyat khususnya buruh yang sangat sulit, kita tahu tahun ini kenaikan upah buruh sangat kecil bahkan ada yang baik cuma Rp13 ribu per bulan akibat UU Cipta Kerja,” kata Roy, seperti dilansir CNN Indonesia.

“Pemerintah malah menambah kesulitan ekonomi buruh dengan Tapera, harga sembako yang melambung tinggi, pajak penghasilan PPH 21, jangan rakyat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah,” sambungnya.

Baca juga: Begini Pendapat Jokowi Perihal Tapera Bagi Semua Pekerja

Roy meminta pemerintah agar mencabut PP tersebut dan menegaskan, bahwa pihaknya akan mengadakan aksi turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap aturan Tapera.

“Kita meminta kepada pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut. Kalau pemerintah memaksakan buruh akan mengambil jalan untuk melakukan aksi penolakan mengenai Tapera,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk membuat pekerja berusia minimal 20 tahun menjadi peserta Tapera dan memotong 2,5 persen dari gaji mereka untuk membayar Tabungan Perumahan Rakyat itu telah mendapat pro dan kontra.

Namun, menurut Jokowi, seperti halnya BPJS dulu, setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semuanya akan berjalan lancar. (cnn/hm22)

Related Articles

Latest Articles