Medan, MISTAR.ID
Menjawab Pemandangan Umum (PU) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait berapa banyak warga Kota Medan yang tidak memiliki rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemko Medan menyiapkan program rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Itu termasuk melakukan penataan kawasan kumuh maupun bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda), Wiriya Alrahman dalam rapat rapat paripurna dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di gedung dewan, pada Senin (9/10/23).
Baca juga: 16 Keluarga Penghuni Rusunawa RSUD Djasamen Saragih, Kebanyakan Unit Tak Layak Huni
“Berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), jumlah warga Kota Medan yang belum memiliki rumah sebanyak 69.734 KK dan RTLH 1.790 KK. Atas kondisi itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dalam upaya mendapatkan bantuan penyediaan perumahan dan penataan kawasan kumuh,” ucapnya.
Untuk penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), jelas Wiriya, saat ini Pemko Medan telah melakukan verifikasi sebanyak 106 perumahan. Dan yang sudah diserahterimakan sebanyak 38 perumahan.
“Semua yang kita terima sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya semua PSU yang diserahkan akan masuk dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan menjadi aset Pemko Medan. Untuk yang belum menyerahkan, Tim Verifikasi Pemko Medan sudah memberikan surat peringatan agar segera melakukannya.,” jelasnya.
Sementara itu, menjawab PU Fraksi PAN terkait perkembangan lokasi kawasan kumuh atau permukiman kumuh di Kota Medan saat ini, Wiriya menyebutkan, jumlahnya terus menurun.
Baca juga: TKP Rusun Polri, Begini Rentetan Tewasnya Anggota Densus 88 Tertembak
“Pada tahun 2022 luas kawasan kumuh 506,60 hektar dan sekarang sudah turun menjadi 306 hektar Meski progresnya baik, kawasan kumuh di perkotaan terus berkembang. Oleh sebab itu, membutuhkan kolaborasi penanganan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan permukiman yang baik,” sebutnya.
Wiriya mengungkapkan, untuk tahun 2023, Pemko Medan sudah berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merealisasikan program pembangunan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program RTLH kita lakukan di Kecamatan Medan Denai dengan melakukan rehabilitasi terhadap 22 rumah dan sudah diserahkan kepada masyarakat. Saya sampaikan juga, bahwa Pemko Medan telah memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang telah disusun pada tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan PKP di Kota Medan,” pungkasnya. (rahmad/hm16)
