Medan, MISTAR. ID
Ketua Exco Partai Buruh PBN Kota Medan, Tony Rickson Silalahi menilai kondisi masyarakat semakin susah dan tercekik dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan, seluruh pengurus Exco Partai Buruh Kota Medan, mengecam dan memprotes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM.
Kebijakan itu, kata Tony, membuat kondisi kehidupan rakyat kelas miskin, pekerja, buruh, petani, nelayan, semakin sulit, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020. Ia menyebut, bahwa undang-undang tersebut menyeret buruh ke arah perbudakan.
“Di mana upah semakin murah, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) semakin mudah, sistem kerja ‘perbudakan’ outsourcing/kontrak semakin bebas & panjang, ungkapnya ke Mistar.Id, Jumat, (1/9/23).
Baca Juga: Pabrik Oli Palsu di Deli Serdang Sudah 3 Bulan Beroperasi, 6.000 Botol Sehari
Dikatakan, selama ini, lapangan kerja bagi tenaga buruh sudah sangat sulit, bahkan untuk masuk pada outsourcing tertentu harus menyogok, padahal upah yang bakal didapat terbilang murah dan mudah di PHK.
“Harga-harga kebutuhan hidup mahal pula. Akibat kebijakan ini, daya beli kaum tenaga buruh dan keluarganya menurun dan kehidupannya semakin miskin,” sebutnya.
Ia menambahkan, hal itu diperburuk dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite yang umumnya digunakan oleh golongan menengah ke bawah (miskin).
“Jika harga BBM Pertalite dinaikkan lagi, jelas harga-harga akan merangkak naik dan daya beli rakyat miskin akan semakin terpukul lagi,” tegasnya.
Ia menduga kebijakan mencekik rakyat ini terkait dengan keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ‘jeblok’ karena harus membayar pokok dan bunga utang negara yang segunung.
Baca Juga: Bias Kemarahan, Besok Demokrat Simalungun Turunkan Baliho Anies
Belum lagi pembiayaan proyek ambisius ‘raksasa’ IKN (ibu kota negara) dan modal politik 2024 karena presiden akan ‘cawe-cawe’ untuk suksesi pergantian kekuasaan.
“Utang negara luar negeri sudah segunung, di kemanakan uangnya? Kenapa kehidupan rakyat tetap miskin? Ditambah lagi proyek raksasa ibu kota negara (IKN). Apa manfaat langsung terhadap kesejahteraan rakyat? Kenapa tidak dana proyek IKN digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan atau kebutuhan pangan rakyat miskin agar tidak lapar,” ketus Tony mengakhiri. (Saferius/hm22)
