Medan, MISTAR.ID
Koordinator KontraS Sumut Rahmat Muhammad meminta Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Agung Setya Imam untuk menuntaskan maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi belakangan.
Ia membeberkan, kasus narkoba, premanisme, curanmor, judi, geng motor, pembegalan, dan lainnya harus segera dituntaskan untuk menjamin rasa aman dan kepuasan di Sumut.
“Irjen Pol Agung Setya Imam banyak PR terhadap penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di Sumut. Kapolda yang baru harus menuntaskan berbagai persoalan yang ada di Sumut,” ucap Rahmat, Sabtu (22/7/23).
Baca juga: Marak Begal di Medan, Praktisi Hukum: Negara harus Menjamin Rasa Aman Warganya
Selain itu, Rahmat meminta kepada Kapolda Sumut agar menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan prosedur hukum secara profesional dan akuntabel.
“Dalam tindakan hukum, kepolisian harus tetap menjalankan mekanisme hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang sudah diatur melalui seabrek peraturan internal yang ada di tubuh polisi,” ujarnya.
Kemudian, di tengah banyaknya dorongan kepada kepolisian agar menembak mati pelaku begal, Polda Sumut harus berani menyatakan sikap bahwa tindakan itu bertentangan dengan aturan.
Baca juga: Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Instruksikan Bawahan Data Warga Usia Produktif
“Proses penegakan hukum yang ada juga harus jauh dari praktik-praktik kekerasan, penyiksaan, praktik cuap-cuap 86, dan praktik pemerasan terhadap pelaku atau terlapor tindak pidana. Sebab, kita melihat ada beberapa kasus yang viral karena polisi meminta sejumlah uang untuk menutup perkara (memeras tersangka),” lanjutnya.
Isu itu, kata Rahmat, semakin kuat ketika tahun lalu Polrestabes Medan diduga menerima suap dari istri bandar narkoba sebanyak Rp300 juta.
“Serta juga viralnya kasus pemerasan terhadap dua transpuan di Medan yang diperas sebanyak Rp50 juta oleh oknum Polda Sumut sebagai dalih perdamaian,” tambahnya.
Baca juga: Geram Maraknya Begal, Wali Kota Medan: Tindak Tegas Walaupun harus Ditembak Mati
Rahmat mengatakan, Kapolda Irjen Agung harus bekerja keras untuk mengentaskan ragam permasalahan serta mampu menjawab rasa ragu atas keamanan dan ketertiban.
“Proses hukum atas banyaknya kasus yang masih mandek (perkara daftar pencarian orang (DPO) harus diselesaikan demi rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Praktik-praktik oknum polisi yang nakal juga harus diberi sanksi tegas agar tidak terjadi lagi kedepannya,” pungkasnya. (Deddy/hm17)
