Jakarta, MISTAR.ID
Ada sejumlah rekomendasi disampaikan Dewan Pakar Partai Golkar menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ini terungkap dalam rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, pada kemarin malam.
Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam menjelaskan, salah satu agenda yang dibahas mengevaluasi pencalonan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres).
Baca juga: Sistem Proporsional Terbuka, Airlangga Hartarto: Suara Golkar Harus Banyak
Di musyawarah nasional (munas) Partai Golkar tahun 2019 lalu, Airlangga dipilih sebagai Capres yang diusung partai berlambang phon beringin itu.
“Revisi pencapresan akan dilakukan melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ada juga kesempatan pergantian Ketum bisa terjadi di munaslub, tapi itu tergantung pemilik suara,” jelas Ridwan, pada Minggu (9/7/23).
Dijelaskan, munaslub itu bertujuan mengubah keputusan jika Airlangga bukan Capres dan kemungkinan ada calon lain.
Ridwan juga menyampaikan, keputusan munas tahun 2019 lalu tak membawa kejelasan terhadap arah Partai Golkar. Karena menurut dia, elektabilitas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu tak sampai 1 persen sejak diusung menjadi Capres.
Baca juga: Hasil Rakernas Tegaskan Airlangga Hartarto Capres Partai Golkar
Dia mengakui, jika tahun lalu, Golkar dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, koalisi itu tak kunjung mengumumkan Capres dan Cawapres yang akan diusung.
Sementara PPP sudah menyatakan dukungan pada Bakal Calon Presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Termasuk menandatangani kerja sama politik untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sejumlah lembaga survei memaparkan jika elektabilitas Airlangga Hartarto tak cukup kuat untuk bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitasnya juga kalah dari Ridwan Kamil untuk memperebutkan kursi Cawapres. Sementara Gubernur Jawa Barat itu baru bergabung dengan Golkar pada tahun lalu. (tempo/hm16)
