Jakarta. MISTAR.ID
Keputusan larangan mudik terkesan bertele-tele dan tidak tegas dari awal. Hal ini diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dikatakannya, kebijakan pelarangan mudik Lebaran tidak dikeluarkan di awal pandemi Covid-19 bertujuan menghindari dampak sosiologis di lapangan.
“Pelarangan mudik tidak ditempuh di awal. Karena kebijakan drastis yang langsung keras di awal memiliki efek sosiologis berskala besar akan sulit diperbaiki bila terdapat kekurangsiapan penerapannya di lapangan,” ujar Tito sebagaimana dikutip dari keterangan pers staf khusus Mendagri, Rabu (23/4/20).
Menurut Tito, banyak aspek harus dipersiapkan untuk merealisasikan kebijakan ini. Tito mencontohkan kondisi di India yang mana pemerintahnya menerapkan kebijakan lock down secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan penegakan hukum dan sanksi yang keras.
“Ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat. Kita tidak menghendaki demikian. Maka kita menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas,” tutur Tito. Pada tahap pertama, Tito menyebut sebagai tahap “mengimbau” di mana pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari wilayah episentrum ke daerah.
“Tahap ini dilakukan sejak awal April dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya. Di tahap imbauan ini, digencarkan edukasi tentang model penularan Covid-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kerja sama antar provinsi untuk mengimbau warganya agar tidak pulang kampung juga difasilitasi Kemendagri.
Sumber : Kompas
Editor : Jelita Damanik
